REGULASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
MTsN 2 KERINCI

BAB I

1. Ketentuan Umum Pengertian

• PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertugas mengelola, menyimpan, dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan di MTsN 2 Kerinci.

Tujuan

• Regulasi ini bertujuan untuk menjamin keterbukaan informasi publik di MTsN 2 Kerinci serta mendukung pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan pendidikan.

BAB II
Tugas dan Wewenang
Tugas PPID

• Menyediakan dan mengelola seluruh informasi yang bersifat publik dari MTsN 2 Kerinci.

• Mendokumentasikan seluruh kegiatan madrasah yang relevan dengan kepentingan publik.

• Melayani permintaan informasi dari masyarakat atau pihak berkepentingan sesuai prosedur.

• Menyusun dan menjaga daftar informasi publik yang harus tersedia secara berkala.

Wewenang PPID

• Menentukan informasi yang dapat disampaikan kepada publik dan yang dikecualikan berdasarkan kebijakan yang berlaku.

• Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam memenuhi permintaan informasi.

• Menolak permintaan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti yang bersifat rahasia atau mengandung data pribadi.

BAB III
Jenis Informasi Publik

1. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

• Struktur organisasi, visi dan misi madrasah, program kerja, serta data terkait akademik dan non-akademik.

• Informasi kegiatan tahunan, anggaran, serta prestasi yang diraih oleh siswa maupun madrasah.

1. Informasi yang Dikecualikan

• Informasi yang mengandung data pribadi peserta didik, guru, dan pegawai.

• Informasi yang dapat membahayakan keamanan madrasah atau pihak terkait.

BAB IV
Prosedur Permohonan Informasi
Pengajuan Permohonan

• Masyarakat atau pihak berkepentingan mengajukan permohonan informasi secara tertulis atau digital ke PPID MTsN 2 Kerinci.

• Pemohon wajib mencantumkan identitas dan tujuan permohonan secara jelas.

Waktu Pelayanan

• PPID wajib merespon permohonan informasi dalam waktu maksimal 10 hari kerja.

• Apabila membutuhkan perpanjangan waktu, PPID dapat mengajukan perpanjangan 7 hari kerja dengan pemberitahuan kepada pemohon.

Pemberian Informasi

• PPID wajib memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

• Apabila informasi tidak dapat diberikan, PPID wajib menyampaikan alasan penolakan sesuai ketentuan.

BAB V
Penanganan Keberatan
Pengajuan Keberatan

• Pemohon yang merasa dirugikan atas pelayanan informasi dapat mengajukan keberatan kepada PPID MTsN 2 Kerinci.

Prosedur Keberatan

• Keberatan diajukan secara tertulis dan akan diproses oleh PPID dalam waktu maksimal 10 hari kerja.

BAB VI
Sanksi dan Pengawasan
Sanksi

• PPID yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi standar pelayanan dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di lingkungan madrasah.

Pengawasan

• Kegiatan PPID akan diawasi secara berkala oleh pihak berwenang untuk memastikan keterbukaan informasi berjalan sesuai regulasi.

BAB VII
Ketentuan Penutup

• Regulasi ini dibuat sebagai panduan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di MTsN 2 Kerinci dan dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan madrasah.

---

Regulasi ini diharapkan menjadi pedoman yang efektif bagi PPID MTsN 2 Kerinci dalam mendukung transparansi dan memenuhi hak publik atas informasi.